Anggota DPR RI Fraksi PKS Gelar Reses Bersama Camat, Ketua MUI Dan pengurus DKM  Serta Tokoh Masyarat Kecamatan Tajurhalang

DAERAH

 

BOGOR, MERDEKA POS – Anggota DPR RI Fraksi PKS drh H Achmad Ru’yat menggelar Reses bersama Camat Tajurhalang, Ketua majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan pengurus Dewan Kemakmuran  Masjid (DKM) serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Tajurhalang, Kegiatan tersebut di laksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tajurhalang, Kamis (06/08/26).

Hadir Dalam acara tersebut drh H Achamad Ru’yat Camat Tajurhalang Ivan Pramudia S.Sos,MM, Sekertaris Kecamatan Tajurhalang Kiyat Mujiono SAp, Ketia dan pengurus MUI Kecamatan Tajurhalang KH Ahmad Dimyati, SAg , ketua dan pengurus DKM Kecamatan Tajurhalang serta perwakilan toko masyarakat Kecamatan Tajurhalang.

Dalam sambutannya Anggata DPR RI fari Fralsi PKS drg H  Achanad Ruyat mengungapkan kepada seluruh peserta dalam kegiatan RESES di Kecamatan Tajurhalang :

Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya dapat bersilaturahmi dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Tajurhalang.

Terutama kepada Camat Tajurhalang, Bapak Ivan Pramudia, S.Sos., M.M., yang selalu tampil muda, bugar, dan penuh senyum. Mari kita berikan apresiasi untuk beliau.

Saya juga menyampaikan penghormatan kepada:

• Ketua MUI Kecamatan Tajurhalang, K.H. Ahmad Dimyati, S.Ag.
• Ketua DMI Kecamatan Tajurhalang, Bapak Priyatno, M.Pd.
• Para pengurus DMI, MUI, alim ulama, tokoh masyarakat, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Sadari dan Bapak Teguh.

Pantun : 

Bapak Priyatno bila sudah pakai sepatu,
jangan pula pakai kain.

Bila sudah punya yang satu,
jangan pula melirik-lirik yang lain.

Perkembangan Tajurhalang

Saya cukup sering berkunjung ke Tajurhalang, bahkan sesekali bersepeda dan menikmati kopi di kawasan Kampung Cina.

Saya melihat wilayah Tajurhalang terus berkembang dengan sangat pesat.

Program BPJS Kesehatan

Subsidi BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.

Banyak warga yang datang menyampaikan keluhan, terutama terkait pelayanan kesehatan.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, saya sering menerima laporan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan rumah sakit karena belum memiliki BPJS aktif.

Contohnya, ada warga Rancabungur yang mengalami stroke dan awalnya belum bisa ditangani. Setelah kami melakukan koordinasi dengan rumah sakit serta melakukan pendampingan, akhirnya pasien dapat memperoleh pelayanan melalui program UHC.

Alhamdulillah, malam itu juga pasien menjalani CT Scan, dirawat, hingga kini kondisinya telah membaik.

Penyakit yang Paling Banyak Ditemukan

Berdasarkan hasil Program Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah:

1. Hipertensi (tekanan darah tinggi).
2. Diabetes melitus.
3. Penyakit jantung.
4. Depresi.

Hipertensi yang tidak ditangani dapat menyebabkan stroke.

Sementara diabetes yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius.

Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk rutin memeriksa kesehatan.

Program BPJS Ketenagakerjaan

Selain BPJS Kesehatan, kami juga bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan saat mengurus klaim santunan kematian maupun kecelakaan kerja.

Beberapa kasus telah kami dampingi hingga akhirnya hak peserta dapat dicairkan sesuai ketentuan.

Santunan yang diterima berbeda-beda, tergantung penyebab meninggal dunia maupun status kepesertaannya.

Perlindungan Pekerja Informal

Saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memprioritaskan perlindungan bagi pekerja sektor informal, seperti:

• Pedagang.
• Pelaku UMKM.
• Pekerja mandiri.
• Dan profesi informal lainnya.

Saya juga mengusulkan agar skema bantuan pemerintah tidak hanya mencakup BPJS Kesehatan, tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan.

Perhatian kepada Pengemudi Ojek Online

Kami juga menerima aspirasi dari para pengemudi ojek online.

Selama ini mereka membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kini telah diterbitkan kebijakan potongan iuran sehingga peserta cukup membayar sekitar Rp8.400 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ke depan kami juga mendorong agar perusahaan aplikasi turut bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya.

Perlindungan Pekerja Migran

Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Apabila ada warga Tajurhalang yang bekerja di luar negeri mengalami masalah, seperti:

• sakit,
• ditahan,
• mengalami persoalan hukum,
• atau ingin dipulangkan,

silakan menyampaikan kepada kami agar dapat dibantu melalui koordinasi dengan pemerintah.

Beberapa kasus dari Kamboja maupun Arab Saudi telah berhasil kami dampingi hingga selesai.

Pembangunan Infrastruktur

Saya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor mengenai pembangunan infrastruktur.

Mulai dari pelebaran jalan, pembangunan akses baru, hingga berbagai program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Harapannya, Tajurhalang akan menjadi kawasan yang semakin maju dengan akses transportasi yang semakin baik.

Tantangan Pemerintah Daerah

Saat ini pemerintah daerah maupun pemerintah desa menghadapi tantangan yang cukup berat.

Terjadi penyesuaian anggaran sehingga banyak program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meskipun demikian, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Komitmen Universal Health Coverage (UHC)

Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC).

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh akses pengobatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Program Pelatihan bagi Generasi Muda

Kami juga sedang menyiapkan program pelatihan kerja bagi generasi muda melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Pelatihan ini nantinya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat, termasuk melalui Kecamatan Tajurhalang, DMI, maupun MUI.

Harapannya, semakin banyak anak muda yang memperoleh keterampilan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut hasl wawancara jurnalis Merdeka Pos kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Tajurhalang Ustadz  Priyatno, S.Pd.I., M.Pd.

Jurnalis:
Pak, apa tujuan utama kegiatan reses hari ini?

Priyatno:
Terima kasih kepada rekan-rekan media.

Agenda reses ini kami usulkan kepada Anggota DPRD Komisi IV, Bapak Achmad Yosiyad, sebagai bentuk perhatian kepada para DKM di Kecamatan Tajurhalang.

Selama ini DKM memiliki peran besar dalam membangun kehidupan masyarakat dan pembinaan keagamaan, tetapi belum banyak mendapatkan perhatian, khususnya terkait perlindungan sosial.

Salah satu usulan kami adalah agar para pengurus DKM mendapatkan kepesertaan BPJS yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Jurnalis:
Berarti nantinya iuran BPJS di-cover oleh pemerintah daerah?

Priyatno:
Betul. Harapan kami, ke depan pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan iuran BPJS kepada Ketua RT dan Ketua RW, tetapi juga kepada para pelaku sektor informal di bidang keagamaan.

Jurnalis:
Berarti selama ini belum mendapatkan perhatian?

Priyatno:
Belum.

Karena itu kami mengusulkan agar pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada Ketua DKM, marbot masjid, imam masjid, hingga guru ngaji secara bertahap.

Itulah yang menjadi dasar utama pertemuan hari ini.

Jurnalis:
Selain usulan tersebut, apakah ada usulan lainnya?

Priyatno:
Harapan kami akan ada pertemuan lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil reses ini.

Selain itu, kami juga membahas rencana pelatihan bagi generasi muda (Gen Z) agar memiliki keterampilan dan kompetensi yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan.

Jurnalis:
Berapa jumlah DKM atau marbot yang tercatat di Kecamatan Tajurhalang?

Priyatno:
Data DMI mencatat ada sekitar 95 masjid di Kecamatan Tajurhalang.

Artinya, jika setiap masjid memiliki minimal satu marbot, maka sedikitnya terdapat 95 marbot yang dapat menjadi sasaran program.

Jumlah tersebut belum termasuk masjid-masjid di kawasan perumahan yang saat ini belum terdaftar secara resmi.

Karena itu kami berharap akan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh DKM di Kecamatan Tajurhalang.

Jurnalis:
Selain BPJS, apakah ada harapan mengenai insentif bagi pengurus masjid?

Priyatno:
Tentu ada.

Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada imam tetap dan marbot masjid.

Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat dan jamaah, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian.

Harapannya, ke depan mereka juga memperoleh dukungan sebagaimana guru ngaji, guru TPA, dan guru DTA yang mulai mendapatkan perhatian.

Jurnalis :
Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kegiatan mengaji anak-anak di Tajurhalang?

Priyatno:
Harapan kami, seluruh DKM dapat mengambil peran lebih besar dalam pembinaan generasi muda.

Melalui DKM, kegiatan seperti pengajian, TPA, DTA, hingga pondok pesantren dapat terus diperkuat sehingga anak-anak tetap memiliki ruang belajar agama.

Saat ini juga telah ada Peraturan Daerah (Perda) mengenai Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang bertujuan mendorong pendidikan keagamaan sekaligus mengurangi buta huruf Al-Qur’an.

Jurnalis :
Apakah aturan tersebut sudah mulai berlaku?

Priyatno:
Peraturannya sudah disetujui, namun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya masih dalam proses.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera diterapkan.

Jurnalis :
Apa pesan Bapak kepada Pemerintah Kabupaten Bogor?

Priyatno:
Harapan kami, pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat.

Karena itu pemerintah daerah diharapkan semakin memperhatikan sektor-sektor keagamaan, seperti pondok pesantren, masjid, majelis taklim, dan lembaga keagamaan lainnya.

Dengan dukungan tersebut, lembaga-lembaga keagamaan akan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam pembinaan kehidupan beragama.

Jurnalis :
Mohon disebutkan nama lengkap dan jabatan Bapak.

Priyatno:
Nama saya Priyatno, S.Pd.I., M.Pd.

Saya menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Tajurhalang.

Jurnalis : Barata